berita-publik

Sederet Menteri Prabowo Ini Belum Punya Kantor? Begini Ceritanya hingga 19 Kementerian Baru Nihil Anggaran

Kamis, 24 Oktober 2024 | 19:51 WIB
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu menteri Prabowo yang belum memiliki kantor sendiri. (Foto: Instagram.com/@agusyudhoyono)

Baca Juga: GIIAS Semarang 2024: Honda Tampilkan Step WGN e:HEV dan Mobil Listrik e:N1 untuk Pertama Kalinya

Dalam kesempatan berbeda, AHY akhirnya mengaku telah mendapatkan kantor untuk bekerja sebagai Menko RI di kementerian barunya.

Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan berkantor di bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan, yang terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Untuk Kantor Kemenko Infrastruktur direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," terang AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).

Baca Juga: UMKM Ubi Jalar Ini Rasakan Langsung Dampak Positif Pendampingan BRI dan Manfaat Desa BRILiaN

Cerita Para Menteri yang Berbagi Gedung

Gemuknya KMP Prabowo juga memicu persoalan infrastruktur, sebab hanya memiliki jumlah gedung yang terbatas di kawasan Istana Negara.

Salah satu yang terdampak adalah Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang mengaku belum diberikan lokasi khusus terkait keberadaan kantornya.

Baca Juga: Pemberdayaan BRI Bikin UMKM Keripik Pisang ‘Njik Njik’ di Bakauheni Lampung Berkembang Pesat

Berdasarkan arahan dari Mensesneg, pria yang akrab disapa Cak Imin diminta berkantor di Gedung Kemenko PMK.

"Saya dapat kabar dari Mensesneg Pak Pras, saya akan berkantor di kantor PMK," ujarnya usai Sertijab Menteri RI di Istana Kepresidenan, pada Senin (21/10/2024).

Tak hanya kantornya yang belum jelas, Cak Imin juga menyebut gedung tersebut belum memiliki staf.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA Sebut Prabowo di Puncak Popularitas 90,5 Persen, Pengamat Politik Ini Buka Suara

Terkait hal itu, Ketum PKB itu menyerahkan sepenuhnya kepada Sesmen PMK untuk menyediakan staf, termasuk pengisian deputi.

"Mungkin kita cari satu atau dua deputi yang bisa sinkronisasi dunia usaha kecil dengan pemberdayaan sosial," terang Cak Imin.

Halaman:

Tags

Terkini