Arahpublik.com - Narasi ketegasan Antikorupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto kepada para anggota kabinetnya adalah sebuah "oase" di tengah wajah politik kekuasaan di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Peneliti dari Akbar Tandjung Institute, Tardjo Ragil dala tulisannya dalam kolom opini Kompas, dikutip Selasa, (29/10/2024).
Realitas memilukan ini menurutnya oleh mendiang “Buya Syafii Maarif”, disebabkan karena penyelenggara negara disemua cabang kekuasaan dibiarkan berkubang dengan cacat mental dan cacat kelakuan.
Ragil mengatakan, sudah tak terbilang, jumlah penyelenggara negara yang terjerat skandal politik tercela, entah itu korupsi ataupun perilaku asusila.
Baru-baru ini, kata dia, bekas pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) karena jadi makelar kasus untuk mengurus kasasi perkara pidana Gregorius Ronald Tanur.
"Baru-baru ini, misalnya, Kejaksaan Agung menangkap Zarof Ricar, bekas pejabat Mahkamah Agung, sebagai makelar kasus untuk mengurus kasasi perkara pidana Gregorius Ronald Tanur,” tulis Ragil.
“Saat digeledah, penyidik Kejaksaan menyita uang Rp 920 miliar dan emas batangan sebanyak 51 kilogram," ungkap Ragil dalam tulisannya.
Lebih lanjut kata Ragil, boleh jadi, penekanan soal antikorupsi yang ditegaskan Prabowo berulang kali itu, adalah bentuk kesungguhan Prabowo untuk melanjutkan legasi yang telah diwariskan oleh kakek dan ayahnya.
Untuk memastikan supaya pemerintahan yang dipimpin berhasil, Ia tak segan mewanti-wanti jajaran kabinetnya untuk menjaga integritas dan mengedepankan prestasi.
Baca Juga: Jadi Ajang Masuk Pasar Global! Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025
"Bagi Prabowo, integritas dan kapabilitas adalah syarat mutlak untuk membangun kejayaan Indonesia kedepan. Ibarat dua sisi mata uang, antara kapabilitas dan integritas itu saling melekat, tak bisa dipisahkan,” jelas Ragil.
“Karena itu, apabila kelak ada jajaran kabinet merah putih yang performanya tak sanggup memenuhi kedua kriteria itu, sebaiknya mundur saja," jelasnya lagi.
Ia pun berharap ke depan Prabowo perlu mengambil kebijakan tegas dan terukur untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan bersih.