Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, menilai kepala desa dan lurah punya pengaruh besar di masyarakat.
Oleh karena itu, kata Amin, jika kepala desa tidak netral dalam pelaksanaan pilkada, akan menimbullkan preseden buruk bagi pemerintahan di masa mendatang.
Ia mengatakan, Bawaslu Jateng gencar melakukan pencegahan dan sosialisasi untuk menekan terjadinya berbagai pelanggaran pilkada 2024.
Amin menyebut, beberapa di antaranya sudah 762 kali memberikan sosialisasi kepada TNI, Polri, ASN, dan kepala desa di seluruh Jawa Tengah.
Selain itu, kata Amin, pihaknya juga mengirimkan surat imbauan dan membentuk 479 desa anti money politik atau politik uang.***