Arahpublik.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Leaders Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2024 di Lima, Peru, mendapat apresiasi.
Dalam forum KTT APEC 2024 di Peru, beberapa hari lalu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdagangan antarnegara yang terbuka, teratur, dan adil.
Ketegasan Presiden Prabowo tersebut, mendapat apresiasi dari seorang Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.
Baca Juga: PKB Desak Pemerintah Kategorikan Judi Online sebagai Kejahatan Luar Biasa, Ini Alasannya!
Kepada wartawan, Senin (18/11/2024), Achmad, menilia bahwa Indonesia berpotensi menjadi pelopor perdagangan dunia yang lebih adil.
Oleh karena itu, kata dia, Indonesia harus memperkuat kebijakan nasional yang sejalan dengan komitmen global.
"Dengan memperkuat kebijakan nasional, memainkan peran aktif dalam diplomasi global, dan menjaga konsistensi dalam forum internasional, Indonesia dapat memimpin perubahan menuju dunia yang lebih adil," jelasnya.
Menurut dia, upaya ini dapat mencakup penguatan sektor domestik seperti UMKM dan industri dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penonton di pasar internasional.
Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan daya saing melalui teknologi, efisiensi logistik, dan akses pembiayaan bagi usaha lokal.
Dengan diperkuatnya kemampuan domestik, maka akan berdampak pada semakin kuatnya posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Baca Juga: Mengulik Mobil Listrik Pertama Mazda MX-30 yang Baru Saja Mengaspal di Jalanan Indonesia
Di sisi lain, tantangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan tragedi Gaza menunjukkan bahwa sistem dunia saat ini rentan terhadap ketidakstabilan.
Indonesia, dengan prinsip "bebas aktif," memiliki legitimasi untuk memainkan peran mediator dalam menyelesaikan konflik global secara damai.
Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam menyuarakan perdagangan yang adil di APEC harus diikuti dengan konsistensi dalam forum internasional lainnya, seperti G20, ASEAN, dan PBB.