”Jauhi politik uang karena itu yang merusak demokrasi kita. Jangan karena iming-iming selembar uang Rp50.000, kita salah pilih pemimpin untuk lima tahun,” tegasnya.
Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum yang tepat untuk melaksanakan politik demokrasi yang bersih demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Baca Juga: BRI Berdayakan Kacang Nepo Jadi Camilan Khas yang Diminati, Dari Desa ke Kancah Nasional
Jika pemilih memiliki komitmen untuk menolak politik uang, PKB yakin, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang amanah dan juga kompeten.
Gus Jazil mengungkapkan hasil survei Litbang Kompas di tiga Pilkada, yakni Jawa Tengah (15-20 Oktober 2024), Jakarta (20-25 Oktober) dan Sumatera Utara (22-28 Oktober).
Sebagian besar responden menganggap wajar adanya uang yang diberikan kepada calon pemilih agar memilih calon Gubernur-Wakil Gubernur tertentu.
Namun, sebanyak 76,3 persen responden mengaku tidak akan mengubah pilihan jika menerima tawaran uang atau bantuan lainnya.
Sedangkan sebanyak 14,4 persen responden menjawab tidak tahu.
”Saya yakin, pemilih cerdas memilih pemimpin yang tepat saat menggunakan hak pilih,” pungkas Gus Jazil.***