Arahpublik.com - Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Mohammad Toha, menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di sejumlah daerah.
Mohammad Toha pun meminta Komisi Pemilha Umum (KPU) melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Dia mengatakan, hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi Pilkada 2024 di sejumlah daerah berada di bawah 50 persen.
Mohammad Toha mencontohkan di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari separuh dari daftar pemilih tetap (DPT).
Sementara survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti 58 persen daftar pemilih tetap.
Jadi, kata Mohammad Toha, ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pilkada kali ini.
Baca Juga: Gaji Guru Naik, Presiden Prabowo: Setiap Rupiah Milik Rakyat Harus Dinikmati oleh Rakyat
“KPU harus melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan pilkada kali ini,” tegas Mohammad Toha, Jumat (29/11/2024).
Ia menilai, jika angka partisipasi Pilkada 2024 hanya 50 persen, bahkan di bawah 50 persen, maka angka partisipasi mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya.
Pada Pilkada 2015 angka partisipasi pemilih mencapai 64,02 persen. Pada Pilkada 2017 angkanya naik menjadi 74,20 persen.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Pernah Jadi Murid yang Bandel: Karena Guru, Saya Jadi Presiden Indonesia
Kemudian pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,24 persen. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 73,4 persen.
"Penurunan partisipasi itu menjadi bahan evaluasi, kenapa partisipasi pemilih bisa menurun? Apa penyebabnya?," jelas Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu.
Menurut Mohammad Toha, tentu ada sejumlah kemungkinan yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih. Misalnya, apakah masa kampanye yang pendek menjadi penyebab penurunan partisipasi?.