Arahpublik.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil senilai Rp10.000 per anak atau ibu hamil.
"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Baca Juga: Mengenal Batuan Sukawati Bali, Desa BRILiaN dengan Sejuta Potensi Alam, Seni dan Budaya
Terkini, Cak Imin mengatakan program makan bergizi gratis itu akan melibatkan masyarakat dan tengah disimulasikan oleh pihaknya.
"Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, sekolah, masyarakat. Itu sedang disimulasikan," ujar Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, menyebut secara khusus program makan bergizi gratis akan melibatkan kaum ibu-ibu.
"Pada akhirnya juga melibatkan sekolah, sekolah melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail, lebih terjaga," tegasnya.
Soal Hitungan Rp10 Ribu per Porsi
Cak Imin juga menuturkan terkait hitungan program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil yang senilai ‘ceban’ atau Rp10.000 per porsi.
Baca Juga: Prabowo Sapa Hangat Ratusan Warga Karawang Usai Blusukan di Tambak Budidaya Ikan Nila
Menko PM itu menerangkan program tersebut masih dalam proses simulasi dan secara efektif akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025 mendatang.
"Ya tentu, semua masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024), sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah," tegas Cak Imin.
Di sisi lain, Cak Imin menuturkan aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi juga akan menjadi pertimbangan pemerintah RI.