Muslim menuturkan adanya dugaan penyelenggaraan Pilkada yang tidak profesional di DKI Jakarta pada tahun 2024.
Baca Juga: Bersiap Hadapi Libur Nataru, BRI Bagikan Ragam Cara Praktis Top-Up Saldo BRIZZI
"Kami melihat ada pelanggaran asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta, itu yang kami laporkan," ujar Muslim di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Tim Hukum RK-Suswono itu juga menilai seharusnya KPU setempat mampu menjamin pelayanan publik kepada pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan banyaknya C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat," tegas Muslim.
Baca Juga: Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AFF 2024 Malam Ini: Laga Sulit Bagi Garuda
Muslim mencatat salah satu kasusnya yakni adanya partisipasi pemilih rendah di TPS Jakarta Timur.
"Menurut sampling kami, khususnya di Jakarta Timur itu rata-rata di beberapa kelurahan partisipasinya hanya 30 persen," terang Muslim.
"Kalau DPT per TPS ada 580 orang, kemungkinan besar ada 300 sampai 400 orang tidak menggunakan hak pilih," tambahnya.
Baca Juga: Jelang HUT ke-129, BRI Borong Tujuh Penghargaan Ajang Top 100 CEO & The 200 Leader Future Forum 2024
Adapun, dugaan yang terjadi di wilayah seluruh Jakarta yang berujung pada partisipasi pemilih yang dinilai hanya mencapai 57 persen.
"Ada 43 persen pemilik suara tidak datang ke TPS. Bila dikonversi dalam angka pemilih, jumlahnya jutaan pemilih," tutupnya.***