Arahpublik.com - Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha meminta para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) profesional dan membidangi integritas dalam menangani perkara Pilkada 2024.
Ditegaskannya, jika MK tidak mampu mengurus penyelesaian Pilkada 2024 perlu dibentuk lembaga baru yang khusus menangani masalah kepemiluan.
Diketahui, MK telah menerima 308 permohonan penyelesaian Pilkada 2024 sejak dibuka pada 27 November 2024 lalu.
Dari total permohonan yang terdaftar, sebanyak 21 permohonan merupakan gugatan hasil pemilihan gubernur (Pilgub).
Sedangkan permohonan pemilihan bupati dan wakil bupati tercatat berjumlah 238 permohonan.
Sementara permohonan perolehan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota tercatat sebanyak 49 permohonan.
Baca Juga: Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala AFF 2024, STY Apresiasi Pemain Muda Garuda
Sesuai jadwal, MK memulai proses perdamaian Pilkada 2024 pada Januari 2025.
Mohammad Toha memastikan, bahwa semua perhatian publik akan tertuju kepada MK saat dimulainya proses tersebut.
“Semakin banyak aduan ke MK semakin baik, artinya sadar masyarakat hukum, protes melalui koridor hukum yang benar yaitu MK, sehingga mengurangi demo-demo yang berisiko terhadap perusakan fasilitas umum dan korban jiwa,” jelasnya.
Baca Juga: Berkat Pemberdayaan BRI, Jeruk Gerga Curup Bengkulu Tingkatkan Ekonomi Petani Lokal
Anggota DPR RI empat periode itu mengatakan, MK harus bekerja secara profesional dalam menangani perkara pilkada.
Para hakim konstitusi menuntut untuk menjaga integritas dalam menjalankannya. Tentu saja, akan banyak godaan dan tekanan kepada para hakim.
“Di situlah integritas para hakim konstitusi diuji. Masyarakat berharap banyak kepada MK,” ucap Mohammad Toha, dikutip Minggu (22/12/2024).