Soroti Anggaran Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Mahfud MD: Kurang Tepat, Mestinya Berdasarkan Pemerintahan Sekarang

Arahpublik.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD turut menyoroti soal program makan siang gratis milik Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Mantan Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) itu menilai, rencana Paslon Prabowo-Gibran tersebut tidak tepat.

Dikutip dari berbagai sumber, Mahfud MD menyatakan, anggaran program makan siang gratis yang dimasukkan ke dalam APBN 2025 itu tidak tepat.

Sebab, APBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Pengusutan Kasus Bullying di Binus School Tangsel Terus Berlanjut, Sebanyak 17 Saksi Diperiksa Polisi

Sedangkan makan siang gratis merupakan program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Karena itu, Mahfud menilai, anggaran program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran tidak tepat dimasukan dalam RAPBN 2025.

“APBN 2025? Ya, mestinya kurang tepat. Karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru,” ujarnya.

Mahfud MD menambahkan, seharusnya program makan siang gratis itu masuk ke dalam program pemerintah baru yang baru bisa dimasukkan pada APBN Perubahan tahun 2025.

Baca Juga: Prabowo Subianto Dianugerahi Pangkat Istimewa TNI, Pengamat Militer: Mestinya Sejak 2022

“Mestinya itu menjadi program pemerintah baru, yang baru bisa masuk nanti di apa namanya APBN perubahan tahun 2025 Juni, ya,” katanya.

Kendati demikian, Mahfud menyebutkan, mungkin itu merupakan sumbangan pemikiran.

Namun, dari segi tahapan, memang seharusnya anggaran program makan siang gratis ditetapkan oleh pemerintahan baru.

"Tapi gak apa-apalah. Itu mungkin sebagai sumbangan aja, sumbangan pemikiran. Tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru berarti,” ucapnya.