Soal Pemangkasan Alokasi Program Makan Gratis, Gibran Rakabuming: Selama Uji Coba Rp15.000, Tunggu Aja Kepastiannya

Arahpublik.com - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) terpilih, Gibran Raka Buming Raka membantah kabar soal dipangkasnya alokasi biaya makan bergizi gratis.

Dikutip dari berbagai sumber, alokasi biaya makan siang gratis dikabarkan dipangkas menjadi Rp7500 per anak dari sebelumnya Rp15.000 per anak.

Menanggapi itu, Gibran mengatakan, anggaran makan bergizi tetap Ro15.000 per porsi dan program ini juga akan diuji coba di sejumlah kota agar tepat sasaran.

“Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Selama ini uji cobanya di Rp15.000, ya tunggu aja nanti kepastiannya ya,” ucapnya.

Baca Juga: Israel Dinyatakan Langgar Statuta FIFA, Tindakan Zionis Bertenatangan Dengan Artikel 3 Statuta FIFA

Putra sulung Presiden Jokowi ini mengatakan, pihaknya sudah melibatkan ahli gizi. Menurutnya, perkiraan alokasi Rp15.000 per anak cukup ideal.

“Saat ini berjalan lancar. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi, Rp15.000 saya kira cukup ideal tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami,” kata Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan.

Berbeda dengan Gibran, Menko PMK, Muhadjir Effendy justru menilai anggaran Rp7500 untuk makan bergizi sangat cukup di beberapa daerah tertentu.

“Kan masing-masing daerah berbeda. Saya kira nanti akan disesuaikan apa tingkat kemahalan masing-masing daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Paparkan Rencana Soal Transportasi Hingga Kesenjangan Sosial Jika Terpilih, Jusuf Hamka: Semua Akan Lebih Mudah

Bahkan, ia menilai Rp7500 di sebagian daerah sudah terbilang besar, namun juga termasuk terlalu kecil bagi sebagian daerah lainnya.

Kendati demikian, ia memastikan, berapa pun anggarannya yang terpenting dapat memenuhi standar kesehatan.

“Saya kira untuk daerah-daerah tertentu Rp7500 sudah sangat sangat besar itu, tapi untuk daerah tertentu memang mungkin kecil. Karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," tuturnya.

Baca Juga: Wali Kota Semarang dan Suaminya Dilarang Bepergian ke Luar Negeri, KPK Masih Proses Dugaan Tipikor di Pemkot