Bahlil Kritik Industri Nikel di Morowali, Begini Rekomendasi sang Menteri ESDM Soal Kebijakan Hilirisasi di Sidang Terbuka UI

Arahpublik.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lulus sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI), pada Rabu (16/10/2024).

Dalam sidang terbuka, Bahlil mengungkap penelitiannya berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Hasil penelitian yang dilakukan Bahlil dalam studi doktoral bidang Kajian Strategis Global itu menunjukkan sejumlah masalah utama dari dampak hilirisasi.

Baca Juga: Nana Sudjana Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha Jelang Penetapan Upah Minimum 2025

Bahlil mengungkap, ada empat masalah utama dari dampak hilirisasi, yaitu ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim.

Lalu, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

"Masalah utama dari dampak hilirisasi itu membutuhkan penyesuaian kebijakan pemerintah," kata Bahlil, saat Sidang Promosi Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/10/2024).

Baca Juga: BRI dan IPB University Resmikan Balai Rakyat Indonesia: Kolaborasi Perkuat Program Pemberdayaan Masyarakat

Berkaca dari masalah itu, Bahlil mengungkap sejumlah kritik terhadap hilirisasi nikel berdasarkan hasil penelitiannya. Berikut ini ulasan selengkapnya:

Perbankan Nasional yang Belum Biayai Investasi

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkap masalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi.

Baca Juga: GIIAS Semarang 2024: Ini Rute Alternatif Menuju Venue Pameran di Muladi Dome Undip

"Salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," ujarnya.

Bahlil menilai banyak pengusaha daerah yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama, sementara investor dari Jakarta dan luar negeri terus mendominasi.

"Reformulasi yang kami sarankan adalah 30 sampai 45 persen kami ingin penerimaan negara harus dibagi ke daerah," tegasnya.