"Saya pikir ke depan kita akan lakukan perubahan, yang kami sarankan adalah 30 sampai 45 persen kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," terang Bahlil dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, pembagian dana bagi hasil (DBH) harus adil antara pendapatan dan pemberiannya.
"Harus dibagi DBH oil and gas dan hilirisasi. Migas nggak banyak melibatkan masyarakat dan lingkungan tapi hilirisasi nikel sepanjang jalan dan masyarakat kena dampaknya. Antara pendapatan dan pemberian harus fair," tegasnya.
"Memulai dari kekurangan jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali dan kita akan melakukan perbaikan," ujarnya.
Baca Juga: Agen BRILink Bukti Nyata Peran BRI Ciptakan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif di Indonesia
Selain itu, Menteri Bahlil mengaku siap berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia jika dipercaya lagi masuk dalam jajaran kabinet.
"Insya Allah, kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," tegasnya.***
Artikel Terkait
Tanya Keberpihakan Paslon AMIN Terkait Nikel RI, Gibran: Kenapa Promosikan LFP Produk China
Prabowo-Gibran Komitmen Lanjutkan Hilirisasi Industri, Pesan Jokowi: Indonesia Tidak Mungkin Makmur Selama Bahan Dijual ke Luar Negeri
Hilirisasi SDA, Jokowi Ingin Akhiri Ekspor Bahan Mentah yang Terjadi Sejak Era VOC
Jokowi dan Prabowo Kompak Beri Selamat Kepada Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang Baru Dilantik, Ini Pesan Keduanya
Satu Dekade Infrastruktur Transportasi Era Jokowi dengan Sederet Masalah: Sarang Pelecehan Seksual hingga Isu Kesehatan Masyarakat
Indikator Politik Ungkap Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Selama Dua Periode: Alami Penurunan
Presiden Jokowi Yakin Indonesia Menuju Superpower Ekonomi Baru, Singgung HIlirisasi
Presiden Jokowi Tetapkan Perpres 108/2024 tentang DBMTN, Desain Besar Manajemen Talenta Nasional