Arahpublik.com - Quick Response Code Indonesian atau QRIS, adalah sebuah sistem pembayaran berbasis kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Saat konsumen melakukan pembayaran menggunakan QRIS di toko atau layanan tertentu, pedagang akan dikenakan biaya Merchant Discount Rate (MDR).
Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QRIS atau kode QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya.
Baca Juga: Suplai BBM Satu Harga di Natuna, Pertamina Dorong Peningkatan Ekonomi di Daerah 3T
MDR QRIS adalah biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS.
BI sebagai regulator tidak mengambil bagian dari biaya MDr tersebut, sepenuhnya diberikan kepada industri.
Industri tersebut meliputi lembaga issuer, lembaga acquirer, Lembaga switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).
Baca Juga: Kementerian ESDM: Beli Elpiji 3 Kilogram Bawa KTP dan KK, Mulai 1 Januari 2024
Perlu diingat, bahwa biaya MDR ini ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.
Besarnya biaya MDR ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku sesuai dengan kategori merchant dan nilai transaksi.
Berikut adalah pembagian tarif MDR saat bertransaksi menggunakan QRIS.
Baca Juga: CREA Sebut PLTU Batu Bara Sumber Polusi Udara di Jakarta, Ini Kata Menteri LHK
Dikutip dari laman BI, Sabtu (26/8/2023), kebijakan ini berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023.
Jenis Merchant Reguler
Untuk kategori Usaha MIkro (UMI) tarif MDR 0 persen (< Rp100.00) dan 0.3 persen (>Rp100.000).