Sedangkan sistem partai di Negara Eropa seperti Jerman, berbeda. Di sana banyak sekali yayasan (stiftung).
Hal ini menjadi dorongan bagi Ganjar untuk partai dapat melakukan kaderisasi partai, menyiapkan pemimpin, menyampaikan gagasan dan ideologi.
“Kalau tidak ekstrem multi partai, tapi simple multi partai yang kita lakukan, maka apa yang terjadi? Partai tidak terlalu banyak, kalau partai tidak terlalu banyak, satu triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak,” ucap Ganjar.
Baca Juga: Indonesia Menang di Laga Pembuka, Erick: Besok Taiwan dan Korut, Kita Rebut Kemenangan
Namun demikian, pengelolaan dana ini harus transparan dan akuntabel.
“Tapi ada catatannya mbak, karena ini duit negara, maka pengelolaannya harus transparan dan akuntabel, dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) turun untuk memeriksa itu, maka fair (adil) menurut saya,” lanjut Ganjar.
Sementara itu, Najwa Shihab selaku pemandu Mata Najwa menyatakan, kini aturan untuk bantuan parpol adalah Rp 1000 (seribu rupiah) per suara sah. Lalu, partai yang paling besar dan mendapat suara terbanyak ialah PDIP dengan APBN sebesar Rp 27 miliar.
Menurut Ganjar Pranowo, anggaran sebesar itu tidak termasuk angka yang besar karena berkaca pada kaderisasi seperti apa yang hendak dilakukan.
"Kecil sekali," ujar Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Kunjungi UI, Ganjar: Gara-gara Dosen Nyebelin, Saya Bisa Berdiri di Sini
Sebab, partai perlu mengedukasi kader, publik, dan menemukan seorang pemimpin yang tumbuh dari dalam.
Selain itu, Ganjar juga sempat berhubungan dengan lembaga-lembaga donor.
Ganjar menegaskan, dana itu anggaran untuk partai, bukan untuk pilpres.
Terkait anggaran, terdapat tiga pondasi yang ingin ia lakukan untuk anggaran tersebut bisa naik dan tidak terjadi kebocoran.
Nantinya, bisa untuk membiayai sekolah masyarakat yang kurang mampu, guru dan dosen juga mendapat penghasilan layak, karena permasalahan diselesaikan secara bersama-sama.***