Arahpublik.com - Komandan Tim Komunikasi Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono membeberkan sejumlah kebijakan yang akan diambil oleh paslon tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Di antaranya memastikan kepemilikan lahan untuk petani serta menjamin harga panen dari petani.
“Petani adalah bagian penting dari masa depan bangsa, karena menjadi ujung tombak kita menghadapi krisis pangan," kata Budisatrio berdasarkan pesan tertulis yang diterima arahpublik.com, Sabtu (20/1/2024).
"Oleh karena itu kesejahteraan petani tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab pemerintah,” lanjutnya.
Budisatrio menjelaskan, Prabowo-Gibran memiliki beberapa program untuk menjamin kesejahteraan petani.
Salah satu program yang terpenting yaitu memastikan petani memiliki lahan garapannya sendiri.
“Kita akan kembangkan kredit kepemilikan lahan. Kedepannya para petani yang belum memiliki lahan, dan yang ingin menjadi petani tapi tak punya lahan bisa mengajukan kredit kepada pemerintah," ujarnya.
"Sehingga petani Indonesia tidak hanya pekerja pertanian, tapi juga bisa memiliki lahan. Ini akan secara cepat memperluas lahan pertanian kita,” sambung Budisatrio.
Baca Juga: Indonesia Tundukkan Vietnam, Coach Shin Tae-yong Apresiasi Skuad dan Suporter Garuda
Nantinya, Prabowo-Gibran juga akan menjamin keuntungan dari hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani.
Caranya dengan menetapkan harga panen serta menurunkan biaya produksi.
“Ada dua sisi untuk menjamin keuntungan petani. Pertama, Harga Pembelian Pemerintah atau Harga Panen akan kita tetapkan harus memberikan minimal 30 persen keuntungan bagi petani. Saat kondisi oversupply-pun pemerintah harus berkomitmen memberikan keuntungan,” tuturnya.
“Dan yang kedua, kita akan berupaya untuk menurunkan biaya produksi dari petani kita. Terutama jika lahannya masih sewa, penjaminan ketersediaan pupuk, obat-obatan dan pestisida, serta menurunkan bunga bank jika membutuhkan kredit modal. Ini harus dilakukan karena memang kita harus berpihak pada petani,” ujar Budisatrio.