Arahpublik.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menanggapi pengajuan izin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Bahlil menyatakan dukungan agar pemerintah memberikan izin tersebut kepada PBNU.
Izin tambang untuk PBNU saat ini sudah selesai dan akan segera diserahkan minggu depan.
Menurutnya, hal ini dilakukan demi memperoleh tabungan di akhirat kelak.
Baca Juga: Polri Terima Penghargaan Dari PM Thailand Usai Tangkap Chaowalit Thongduang
"Kalau NU sudah jadi, sudah berproses. Saya akan pakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat, lebih cepat lebih baik, dan insya Allah akan diserahkan minggu depan," katanya dalam konferensi pers, Jumat (7/6/2024).
Bahlil membantah pemerintah memberikan izin tambang pada PBNU dikarenakan organisasi masyarakat (ormas) tersebut membantu menyukseskan paslon Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
"Jadi kita ini, jangan sedikit-sedikit mengaitkan dengan politik. Kita punya niat baik, lalu dikaitkan dengan politik. Saya waktu jadi Kepala BKPM diprotes habis-habisan karena banyak kasih investasi ke konglomerat dan Asing," ujarnya.
"Sekarang dikasih ke ormas keagamaan ribut pula? Maunya apa sih sebenarnya? Politik sudah selesai kok. Enggak ada tuh urusannya sama politik," sambungnya.
Menurut Bahlil, pemerintah berupaya menghargai jasa PBNU yang berkontribusi kepada negara.
"Ini adalah etika baik pemerintah, di bawah Presiden Jokowi untuk menghargai jasa-jasa ormas yang hebat ini, dan menghargai kontribusi mereka kepada negara. Jadi, mohon lah, yang sudah selesai, ya sudah selesai, lah," ucapnya.
Alasan Bahlil memberikan izin pengelolaan tambang kepada PBNU karena ingin menjadi anak berbakti. Sebab, ibunya dikatakan sebagai kader NU.