"Saya pikir ke depan kita akan lakukan perubahan, yang kami sarankan adalah 30 sampai 45 persen kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," terang Bahlil dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, pembagian dana bagi hasil (DBH) harus adil antara pendapatan dan pemberiannya.
"Harus dibagi DBH oil and gas dan hilirisasi. Migas nggak banyak melibatkan masyarakat dan lingkungan tapi hilirisasi nikel sepanjang jalan dan masyarakat kena dampaknya. Antara pendapatan dan pemberian harus fair," tegasnya.
"Memulai dari kekurangan jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali dan kita akan melakukan perbaikan," ujarnya.
Baca Juga: Agen BRILink Bukti Nyata Peran BRI Ciptakan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif di Indonesia
Selain itu, Menteri Bahlil mengaku siap berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia jika dipercaya lagi masuk dalam jajaran kabinet.
"Insya Allah, kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," tegasnya.***