Benarkah Energi Jadi Solusi Masalah Iklim? Begini Peran Prabowo-Gibran Demi Transisi Energi Bersih yang Adil di Tanah Air

Salah satunya dengan menerapkan kebijakan feed-in tarif, dan pengaturan wilayah usaha (wilus) listrik, maka dapat memperkuat pasar energi terbarukan.

Baca Juga: Simak Kisah Prabowo Muda: Dirikan LSM Bareng Soe Hok Gie dan Sering Diskusi dengan Sang Ayah Soemitro

Selain itu juga untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi, koordinasi lintas sektoral yang melibatkan lembaga strategis sangat penting.

Memperkuat institusi koordinasi untuk transisi energi

Pemerintah dapat melakukan penguatan Dewan Energi Nasional (DEN) melalui Undang-Undang dan pembentukan satuan tugas koordinasi (Satgas) yang dipimpin oleh presiden atau wakil presiden untuk menjamin keterpaduan kebijakan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Blak-blakkan: Anak Indonesia: Tidak Boleh Lapar, yang Tidak Setuju Jangan Ikut Pemerintahan Saya

Hal itu seperti kelembagaan penanggulangan kemiskinan atau respons bencana yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama masyarakat rentan dan tenaga kerja,

Masyarakat juga akan mendapat manfaat dari transisi energi yang berkeadilan, regulasi pendukung seperti RUU EBET yang harus segera diterapkan.

Pengembangan tata kelola dan kelembagaan seperti tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sebagai bagian upaya dekarbonisasi sektor energi perlu menjadi perhatian pemerintah.

Baca Juga: Kabinet Merah Putih Dapat Respons Positif Pasar, Prabowo Subianto: Niat Saya Cari Orang Tepat di Tempat yang Tepat

Terkhusus, perluasan implementasi NEK di luar sektor ketenagalistrikan, seperti sektor industri dan subsektor transportasi.

Standar Lingkungan dan Dampak Sosial dalam Transisi Energi

Rencana pemanfaatan industri ekstraktif dan hilirisasi mineral kritis untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan harus berlandaskan standar lingkungan yang tinggi agar dalam perjalanannya tidak merusak ekosistem lingkungan.

Selain itu, strategi transisi energi harus mempertimbangkan aspek-aspek dari lensa sosial seperti, human capital, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), dan mitigasi potensi dampak negatif bagi masyarakat lokal.***