Baca Juga: Rekomendasi Buat Wanita, 5 Aplikasi Kalender Siklus Menstruasi Dengan Memori Rendah
Sebagian laporan tersebut adalah soal penolakan terkait kuota pelayanan kesehatan pada peserta BPJS Kesehatan.
Rahmad berharap tidak ada lagi rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan menolak memberikan layanan bagi peserta jaminan sosial tersebut.
Karena hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Baca Juga: Bingung Meriahkan HUT Kemerdekaan RI? Lomba 17 Agustus yang Kreatif Ini Patut Dicoba!
"Kesehatan adalah hak bagi masyarakat yang harus dipenuhi pelayanannya oleh negara," kata Rahmad.
Dia menegaskan, pemerintah harus memberi penekanan kepada setiap rumah sakit, bahwa harus memberikan layanan terbaik bagi setiap pasien.
Beri Sanksi
Rahmad mengatakan, jika ada rumah sakit yang membandel, BPJS Kesehatan diminta memberi sanksi tegas agar menjadi pembelajaran bagi yang lainnya.
Dengan begitu, kata dia, akan tercipta transformasi pelayanan kesehatan yang baik, ramah dan nyaman bagi setiap pasien BPJS Kesehatan.
"Kalau perlu sanksinya pemutusan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Rahmad.
Tindakan tegas ini, kata dia, akan menimbulkan persepsi positif di masyarakat terkait transformasi pelayanan kesehatan.
“Peserta BPJS Kesehatan harus menjadi tuan rumah yang baik,” ucap Rahmad.
“Rumah sakit yang tidak menaati kerja sama harus ditertibkan, serta tidak ada alasan lagi RS menolak pasien,” pungkasnya.***