Arahpublik.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait keputusan wasit pada laga perdana Indonesia VS Qatar di Grup A Piala Asia U-23.
Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menyatakan, beberapa keputusan kontroversial wasit menjadi dasar protes PSSI pada AFC.
"Karena ada beberapa tadi, kartu merah Ivar, mestinya tidak kartu merah. Kita protes," ujar Erick di Doha, Selasa (16/4/2024).
Menurutnya, PSSI punya otoritas untuk menyampaikan protes resmi. Sebab, ada beberapa episode dalam pertandingan yang merugikan timnas Indonesia.
"Kita sebagai federasi akan melayangkan protes terkait performa wasit. Kalian lihat seluruh rakyat Indonesia, netizen sosial media, semua sama kita. Karena mereka tahu, ini bukan game yang fair. Tapi kita masih punya dua game. Kita fight di atas lapangan," ujar Erick.
Dia berpesan di hadapan para pemain agar tidak terpengaruh atas kepemimpinan wasit di laga pembuka.
Sebab, masih ada dua laga tersisa di putaran grup bagi para pemain untuk tampil habis-habisan.
"Jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada dua game. Kita harus fight. Itulah kita. Tadi kalian main bersembilan, fight. Bersebelas harus bisa lebih fight. Masih ada dua game. Pada prinsipnya ini bukan akhir, kita masih punya dua game. Kita harus melawan balik," ujarnya.
Baca Juga: Hadiri Syukuran Ulang Tahun ke-65 Titiek Soeharto, Prabowo Hampir Diberikan Potongan Tumpeng Pertama
Sementara itu, Manajer tim U-23 Indonesia, Endri Erawan mengatakan, laporan resmi itu menyangkut pemimpin wasit Nasrullo Kabirov dan wasit video assitent referee (VAR), Sivakorn Pu-Udom.
"Setelah pertandingan, mewakili, tim kami resmi protes kepada AFC terkait keputusan-keputusan mereka," katanya.
Kedua wasit tersebut dinilai membuat keputusan yang merugikan Timnas Indonesia.
"Tentu kita semua kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov dan wasit VAR, Sivakorn Pu-Udom yang semua bisa melihat bahwa mereka banyak memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk Indonesia," ujar Endri.