Rasio WNI Berpendidikan S2 dan S3 0,45, Jokowi: Masih Sangat Rendah Sekali, Saya Kaget

Arahpublik.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget dengan rendahnya rasio penduduk berpendidikan tinggi Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) di Indonesia.
Saat ini, rasio penduduk dengan pendidikan S2 dan S3 hanya 0,45 persen dari total penduduk produktif di RI.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Graha Unesa Kampus II, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga: Gandeng Para Habaib, Cak Imin Perkuat Basis Dukungan di Kalangan Pesantren Wilayah Jatim

"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angkanya 0,45 persen. 0,45 persen," tuturnya, Senin (15/1/2024).

Kemudian, kepala negara itu membandingkan rasio penduduk berpendidikan tinggi di Vietnam dan Malaysia yang angkanya sudah di atas 2,43 persen. Sedangkan di negara maju, rasionya mencapai 9,8 persen.

Dia mengatakan, akan segera menggelar rapat dengan para jajarannya guna membahas masalah ini.

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Duga Ada Kecurangan Terkait Pelepasan Pekerja Migran, Begini Tanggapan Mahfud MD

"Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana. Namun akan kami carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis," kata Jokowi.

"Karena, kejauhan sekali 0,45 persen dengan 2,43 persen. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali. Lima kali lebih rendah dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan," sambungnya.

Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengoptimalkan biaya pendidikan dan riset.

Baca Juga: Diduga Provokator Sebut Nama Capres Lain, Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud Diwarnai Kericuhan

Menurutnya, optimalisasi tersebut bukan hanya dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) serta anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD), tetapi juga dari dana abadi yang dimiliki.

"Sekali lagi saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita, tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5, 10 tahun ke depan dan itu akan menjadi kunci,” katanya.

Terakhir, Jokowi mendorong seluruh perguruan tinggi terus berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan pendidikan dalam negeri.***