Arahpublik.com - Ketua DPR Ri, Puan Maharani, merasa miris dengan carut marutnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi 2023.
Sebab kata Puan Maharani, PPDB sistem zonasi 2023, ditemukan manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.
Puan Maharani meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk mengevaluasi PPDB sistem zonasi.
Baca Juga: Mendikbudristek Nadiem Makarim: PPDB Sistem Zonasi Perlu Diteruskan dan Disempurnakan
Pemerintah kata dia, harus melakukan pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan guna mengurangi potensi kecurangan di PPDB sistem zonasi.
"Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik," ucap Puan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7/2023).
Sementara terkait jalur afirmasi, Kemendikbud diminta untuk melakukan pengawasan ketat.
Baca Juga: KPK Khilaf Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka, Mahfud MD: Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan!
“Kita miris sekali dengan ditemukannya banyak manipulasi data kependudukan demi anaknya bisa diterima di sekolah pilihannya,” ucap Puan.
“Apalagi sampai ada anak dari keluarga berada membuat surat keterangan tidak mampu untuk mencurangi sistem penerimaan peserta didik,” lanjutnya.
Diketahui, ada berbagai dugaan pungutan liat (Pungli) PPDB yang terjadi di Garut, kini ditemukan kasus baru terkait PPDB 2023.
Baca Juga: BKN: Mulai Januari 2024, Kenaikan Pangkat PNS Berlaku Enam Periode
Di Kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi PPDB, termasuk terkait zonasi dan jalur afirmasi.
Bahkan, Disdik Bogor, mencoret 208 nama siswa yang disinyalir berbuat curang dalam proses PPDB jalur zonasi untuk jenjang SMP.
Halnitu lantaran mayoritas data kependudukan yang didaftarkan dalam sistem PPDB itu tidak sesuai dengan data di lapangan, alias ada dugaan dilakukannya manipulasi data kependudukan.