Sistem demokrasi terpimpin juga menemui jalan buntu akibat adanya campur tangan PKI dengan kepentingan persekutuannya sendiri di dalam tubuh pemerintahan Soekarno.
Kegagalan demokrasi terpimpin juga ditandai dengan masalah-masalah ekonomi seperti pendapatan ekspor yang menurun dan inflasi yang melambung tinggi kala itu.
Penawaran Persenjataan 'Cuma-Cuma' dari Tiongkok
Salah satu peristiwa yang menjadi pemantik munculnya gerakan G30S/PKI, bermula ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) RI zaman itu, Subandrio, melakukan kunjungan ke Tiongkok, pada tahun 1960.
Kunjungan Subandrio itu didasari oleh kalangan elit PKI yang mengajukan permohonan penambahan persenjataan militer RI kepada Soekarno, dengan alasan demi ‘kepentingan kepentingan bersama’.
Kunjungan itu menunjukkan adanya penawaran persenjataan militer dari Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai, dengan menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung secara cuma-cuma untuk kepentingan militer di Indonesia.
Kemudian, Subandrio melaporkan penawaran Zhou itu ke Presiden Soekarno. Namun, sang presiden RI itu tidak kunjung mengambil keputusan terkait penawaran tersebut, hingga membuat para pemimpin PKI merasa tidak dianggap keberadaannya.
Suasana Saling Curiga Antara Militer dan PKI
Pada awal 1965, kalangan pemimpin PKI memberikan gagasan kepada Presiden Soekarno terkait 'Angkatan Kelima' yang berdiri sendiri terlepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Namun, gagasan itu mendapat penolakan dari para petinggi militer di Indonesia dan menimbulkan suasana saling curiga antara militer dan PKI.
Suasana itu semakin panas, ketika PKI semakin berusaha memprovokasi bentrokan antara aktivis dengan polisi dan militer yang terjadi pada tahun 1963.